dan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peningkatan jumlah dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Selain itu, proses pengadaan online ini dapat menghemat waktu dan tenaga karyawan Anda. Semua barang dan jasa yang diperlukan terdapat di dalam dashboard dan bisa diakses secara online. Histori transaksi juga tercatat dalam sistem sehingga memudahkan Anda mengajukan pengadaan kembali. Proses pembelian juga bisa dilakukan kapan saja selama ada 10. 10 SKHK Kegiatan Tugas Jabatan – Pengelola PBJ Pertama PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH. 11. 11 SKHK Kegiatan Tugas Jabatan – Pengelola PBJ Pertama No Uraian Tugas/Kegiatan Kode Hasil Kerja/ Output Bukti Dukung Satuan Hasil Angka Kredit 1 Melakukan reviu terhadap dokumen persiapan pengadaan barang/jasa: • Melakukan reviu Profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa. Pasal 30 Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib menerapkan kebijakan meliputi: a. meningkatkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 19 Tahun 2015: Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 29 Tahun 2018 Tentang tata cara pengadaan badan usaha kerjasama pemerintah dengan badana usaha dalam penyediaan infrastrktur: 2015: Download File 15: Peraturan Terkait KPBU PX1eo.

pengadaan barang dan jasa 2021 ppt